Pantauterkini – Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Priorotas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Tahun Anggaran 2025 telah sah disetujui DPRD dan Pemkot Kota Depok melalui Rapat Paripurna pada Kamis (7/11/2024), di Gedung DPRD Kota Depok.
Persetujuan DPRD terhadap KUA PPAS dan Nota Keuangan KUA PPAS 2025 ditanda tangani Walikota Depok, Mohammad Idris, Wakil Ketua DPRD Kota Depok, Yeti Wulandari.
Edi Masturo yang merupakan anggota Badan Anggaran DPRD Kota Depok mengatakan, Kesepakatan ini merupakan langkah penting dalam penyusunan APBD yang akan dialokasikan untuk berbagai program prioritas guna mendukung pembangunan Kota Depok.
“Ada kesamaan pandang sehingga semua ini tercapai, baik dalam mencermati dan memberikan solusi terhadap persoalan yang dihadapi dalam pembahasan tersebut dengan ditandatanganinya nota kesepakatanterhadap KUA-PPAS Kota Depok 2025 pada hari ini,” tuturnya kepada wartawan.
Lebih lanjut Masturo menjelaskan, pendapatan daerah pada APBD tahun anggaran 2025 diajuka pada rancangan KUA dan PPAS sebesar Rp 3.842.415.262.487. pada pembahasan badan anggaran bersama TAPB telah disepakati adanya penambahan sebesar Rp 482.730.012.335.
“Sehingga jumlah pendapatan daerah pada APBD tahun 2025 diproyeksikan sebesar Rp 4.325.145.274.822,” ungkap dia.
Pendapatan daerah ini, kata Edi Masturo, rencana penerimaan dari pendapatan asli daerah terdiri dari pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaankekayaanmilik daerah yang dipisahkan dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah.
“Pada pembahasan badan anggaran bersama TAPD di sepakati pendapatan asli daerah (PAD) tahun anggaran 2025 diproyeksikan sebesar Rp 2.348.415.353.898 dan pendapatan transfer pada tahun anggaran 2025 diproyeksikan sebesar Rp 1.976.729.920.924,” kata dia.
Dia juga mengatakan, untuk belanja daerah diajukan pada rancangan KUA dan PPAS tahun anggaran 2025 sebesar Rp 3.926.119.391.501 pada pembahasan badan anggaran bersama TAPD disepakati adanya penambahan sebesar Rp 599.183.627.177.
“Jadi total belanja daerah pada APBD tahun 2025 diproyeksikan sebesar Rp 4.525.303.018.678,” kata dia.
Dia pun merinci, belanja operasi pada pembahasan badan anggaran bersama TPAD telah disepakati sebesar Rp 3.573.076.370.754, belanja modal pada pembahasan badan anggaran dan TAPD disepakati sebesar Rp 917.200.579.817.
“Belanja tidak terduga pada pembahasan badan anggaran telah disepakati sebesar Rp 35.026.068.107,” kata dia.
Menurut dia, dalam hal penerimaan pembiayaan untuk tahun anggaran 2025 kebijakan pemerintah daerah adalah memanfaatkan penerimaan silpa tahun anggaran 2024, silpa dimaksud diprediksi dari hasil efesiensi pelaksanaan belanja dan kelebihan target pendapatan.
“Yang selanjutnya diharapkan dapat menutup defisit tahun anggaran berjalan. kebijakan pembiayaan daerah didasari atas beberapaasumsi,” kata dia.
Dirincikannya lagi, pada anggaran tahun 2025 sisa lebih perhitungan anggaran tahun anggaran sebelumnya (silpa) diproyeksikansebesar Rp 300.157.743.856.
“Pengeluaran pembiayaan pada tahun anggaran 2025 untuk penyertaan modal pada PT Tirta Asasta Depok dengan nilai sebesar Rp 100.000.000.000,” ujar dia.
Menurutnya, kebijakan umum APBD tahun anggaran 2025 merupakan dasar dalam penyusunan prioritas plafon anggaran sementara APBD Kota Depok tahun anggaran 2025.
“Yakni dengan penekanan kepada program dan kegiatan infrastruktur yang bertujuan untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat melalui pembangunaninfrastuktur yang dapat memacu pertumbuhan ekonomi,” ujar dia.
Menurut dia, dalam pembahasan KUA-PPAS APBD Kota Depok tahun anggaran 2025 diselaraskan dengan RPJPD maupun RPJMD, visi misi pemerintah daerah, RKPD, hasil reses maupun pokok-pokok pikiran DPRD Kota Depok.
“Selain itu dengan adanya kebijakan dari pemerintah pusat, pemerintah provinsi maupun pemerintah daerah, serta perubahankebijakan terkait dengan penganggaran yang harus disesuaikan, maka perlu dilakukan penyesuaian dalam kebijakanumumapbdtahun anggaran bersangkutan,” ungkap dia.
Adapun, kata Edi Masturo, penyusunan KUA PPAS tahun anggaran 2025 disesuaikan dengan kebijakan umum penyusunan APBD, diantaranya perhitungan pendapatan asli daerah, penyesuaian gaji dan tunjangan ASN, penyesuaian anggaranatasevaluasi kebutuhan perangkat daerah dan kegiatanyangdipandang wajib dan prioritas.
“Serta efisiensi anggaransertamemperhitungkan sisa lebih perhitungan anggaran tahun lalu,” tutur dia.
Sementara itu, Kepala Badan Keuangan Daerah (BKD) Kota Depok, Wahid Suryono juga menjelaskan, dalam kesepakatan bersama Walikota dengan DPRD Kota Depok nilai RAPBD dalam KUA PPAS 2025 yakni senilai Rp4.625.303.018.678.
“Kami bersama DPRD sudah sepakat bahwa RAPBD dalam KUA PPAS 2025 yakni senilai Rp 4.625.303.018.678,”paparnya.
Fakta dan Data KUA PPAS 2025:
RAPBD : Rp 4.625.303.018.678
Pendapatan : Rp 4.325.145.274.822
PAD : Rp 2.348.415.353.898
Pendapatan Transfer : Rp 1.976.729.920.924
Belanja Daerah : Rp 4.525.303.018.678
Rincian Belanja Daerah :
– Belanja Operasi : Rp 3.573.076.370.754
– Belanja Modal : Rp 917.200.579.817
– Belanja Tak Terduga : Rp 35.026.068.107
Pembiayaan Daerah :
– Silpa : Rp 300.157.743.856
– Penyertaan Modal PT Tirta Asasta : Rp 100.000.000.000
(Dj)
